Upaya Pencegahan Aktivitas Keuangan Ilegal di Masyarakat

105 views

LAMPUNGKHAM.COM-Upaya Pencegahan Aktivitas Keuangan Ilegal di Masyarakat.

Perkembangan teknologi digital memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan keuangan
Diera digital sekarang ini, masyarkat tidak lagi kesulitan untuk melakukan aktifitas keuangan, seperti pembayaran hanya dengan membuka plafoam m baking yang disediakan semua perbankan yang ada di Indonesia maupun aplikasi lainnya.

Hanya dengan menggunakan smart phone masyarakat bisa langsung melakukan pembayaran maupun pembelian secara digital, seperti pembayaran melalui QRIS, shopeepay, ovo, Dana maupun platfoam keuangan lainya yeng mempermudah masyarakat untuk melakukan transaksi tanpa harus bertatap muka secara langsung.

Dengan dipermudahkan tetapi pada saat yang sama meningkatkan risiko terjadinya pinjaman online ilegal dan investasi bodong.

Rendahnya literasi hukum, literasi keuangan, dan literasi digital menyebabkan sebagian masyarakat mudah terpengaruh oleh penawaran pinjaman yang promosinya secara langsung muncul di layar smart phone, yang menjanjikan investasi, pinjaman, dengan proses cepat hanya cukup memberikan foto selfie identitas seperti KTP dan keuntungan tinggi tanpa memahami risiko serta legalitasnya.

Otoritas Jasa Keungan (OJK), selalu memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat dengan menyelenggaraan berbagai program strategis yang menyasar berbagai kelompok masyarakat, mulai dari pelajar, generasi muda, perempuan, petani, masyarakat pesisir, hingga warga di wilayah pedesaan.

Otoritas Jasa Keungan melakukan Edukasi sejak dini
Seiring perkembangan layanan keuangan digital, OJK meminta generasi muda memahami biaya, kewajiban, serta risiko berbagai produk, termasuk bank digital, pendanaan daring, urun dana efek, dan layanan Buy Now Pay Later (BNPL).

Pelajar juga diminta mewaspadai modus phishing dan rekayasa sosial yang bertujuan mencuri data pribadi maupun akses rekening keuangan.
Untuk menghindari penawaran keuangan ilegal, pihak OJK mengingatkan masyarakat menerapkan prinsip 2L, yakni Legal dan Logis.

Artinya, memastikan penyelenggara memiliki izin serta menilai kewajaran imbal hasil yang ditawarkan.
Pastikan penyelenggaranya berizin dan penawarannya masuk akal. Tolak tawaran keuntungan yang tidak wajar, sekalipun datang dari teman atau orang terdekat.

Selain menjaga kerahasiaan kata sandi dan PIN, masyarakat diimbau tidak sembarangan mengeklik tautan atau membuka berkas dari sumber tidak dikenal.

Jika menjadi korban penipuan, segera hentikan transaksi, amankan rekening melalui bank, dan laporkan kejadian
kepada OJK.

OJK melakukan sosialisasi bahaya Pinjol dan Investasi Bodong
OJK tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran hukum, dan tidak ilegal dan investasi bodong.

Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif dan edukatif melalui sosialisasi, penyampaian materi hukum, diskusi interaktif, tanya jawab, studi kasus, dan evaluasi pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan.

Materi yang diberikan oleh OJK meliputi karakteristik pinjaman online legal dan ilegal, ciri-ciri investasi bodong, risiko penyalahgunaan data pribadi, pentingnya melakukan pengecekan legalitas lembaga atau platform keuangan, serta langkah pencegahan dan mekanisme pelaporan aktivitas keuangan ilegal.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa edukasi hukum yang disampaikan secara interaktif dan berbasis studi kasus mampu meningkatkan kewaspadaan dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi risiko keuangan digital.

Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong terbentuknya masyarakat yang lebih kritis, sadar hukum, dan mampu mengambil keputusan keuangan secara aman serta bertanggung jawab.

Upaya OJK memberantas aktifitas keuangan illegal.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) terus memperkuat pelindungan masyarakat melalui pemberantasan aktivitas keuangan ilegal, penanganan penipuan transaksi keuangan (scam), dan penindakan pergadaian ilegal.

Melalui laman resmi satgaspasti@ojk.go.id, Sepanjang Agustus hingga September 2026, Satgas PASTI telah menangani 330 entitas dan aktivitas keuangan ilegal serta modus penipuan, sekaligus menghentikan kegiatan usaha 11 entitas pergadaian ilegal.

Upaya tersebut juga mencakup percepatan penanganan penipuan transaksi keuangan melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC), yang sejak mulai beroperasi hingga 30 September 2026 telah memblokir 702.833 rekening terkait penipuan dengan total dana yang berhasil diblokir mencapai Rp825,2 miliar serta pengembalian dana kepada korban sebesar Rp207,16 miliar.

Satgas PASTI Perkuat Penindakan Aktivitas Keuangan Ilegal

Sepanjang Agustus hingga September 2026, Satgas PASTI telah menangani 330 entitas dan aktivitas keuangan ilegal serta modus penipuan yang terdiri atas 241 entitas pinjaman online ilegal, delapan entitas investasi ilegal, 74 aktivitas penyamaran identitas (impersonation), dan tujuh aktivitas pinjaman pribadi.

Satgas PASTI menemukan berbagai modus penawaran pinjaman cepat melalui situs, aplikasi tidak resmi, media sosial, dan layanan pesan instan. Pelaku umumnya menawarkan kemudahan pencairan dana, tetapi menerapkan bunga dan biaya yang tidak transparan, menyalahgunakan data pribadi, serta melakukan praktik penagihan yang merugikan masyarakat.

Selain itu, Satgas PASTI menemukan praktik penyamaran identitas dengan menggunakan nama, logo, atau identitas lembaga tertentu untuk membangun kepercayaan masyarakat dan melakukan penipuan.

Secara kumulatif, sejak 1 Januari hingga 30 September 2026, Satgas PASTI telah menemukan dan menghentikan 1.199 entitas pinjaman online ilegal, 250 entitas investasi ilegal, 38 entitas pergadaian ilegal, serta dua aktivitas keuangan ilegal lainnya.

Satgas PASTI Hentikan 11 Entitas Pergadaian Ilegal
Pada periode Agustus hingga September 2026, Satgas PASTI juga telah menghentikan kegiatan usaha 11 entitas pergadaian ilegal yang belum memperoleh izin usaha dari OJK.

Penindakan tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Sesuai ketentuan Pasal 319 UU P2SK, pelaku usaha pergadaian wajib memenuhi persyaratan perizinan paling lambat 12 Januari 2026.

Satgas PASTI mengingatkan masyarakat agar mewaspadai aktivitas pergadaian ilegal yang berpotensi menimbulkan kerugian, antara lain melalui pengenaan bunga yang tinggi, ketidakjelasan perjanjian, serta lemahnya pelindungan terhadap barang jaminan milik konsumen.

IASC Blokir 702 Ribu Rekening dan Dana Penipuan Rp825,2 Miliar
Selain memberantas aktivitas keuangan ilegal, Satgas PASTI terus memperkuat penanganan penipuan transaksi keuangan melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC).

Sejak mulai beroperasi pada 22 November 2024 hingga 30 September 2026, IASC telah menerima 702.342 laporan masyarakat terkait penipuan transaksi keuangan.

Dari laporan tersebut, IASC telah menerima dan memverifikasi informasi mengenai 1.372.483 rekening yang terindikasi terkait penipuan serta melakukan pemblokiran terhadap 702.833 rekening.

Melalui koordinasi dengan industri jasa keuangan dan instansi terkait, IASC telah memblokir dana terkait penipuan transaksi keuangan senilai Rp825,2 miliar dan memfasilitasi pengembalian dana kepada korban sebesar Rp207,16 miliar.

Capaian tersebut menunjukkan pentingnya koordinasi lintas lembaga dan kecepatan pelaporan masyarakat dalam mendukung penghentian aliran dana hasil penipuan serta meningkatkan peluang penyelamatan dana korban.

Satgas PASTI Imbau Masyarakat Waspadai Modus Penipuan
Satgas PASTI mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus aktivitas keuangan ilegal dan penipuan transaksi keuangan, khususnya melalui media digital, dengan memperhatikan hal-hal berikut:
1. Mewaspadai penawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi, pasti, dan dalam waktu singkat.
2. Memastikan legalitas pelaku usaha serta produk dan layanan jasa keuangan melalui kanal resmi OJK.
3. Tidak mudah memercayai penawaran pinjaman atau investasi melalui media sosial, pesan pribadi, dan tautan yang tidak jelas sumbernya.
4. Mewaspadai penyamaran identitas melalui nomor telepon baru, akun palsu, atau penggunaan foto profil keluarga dan orang yang dikenal. Apabila menerima permintaan transfer dana, masyarakat perlu melakukan konfirmasi melalui nomor atau kanal komunikasi lain yang telah terverifikasi.
5. Menjaga kerahasiaan data pribadi, termasuk informasi rekening, kode OTP, PIN, dan kata sandi, serta tidak memberikannya kepada pihak mana pun.
6. Segera melaporkan indikasi aktivitas keuangan ilegal dan penipuan transaksi keuangan melalui kanal resmi Satgas PASTI dan IASC.

Masyarakat yang menemukan indikasi aktivitas keuangan ilegal dapat menyampaikan laporan melalui sipasti.ojk.go.id.
Sementara itu, masyarakat yang menjadi korban penipuan transaksi keuangan diimbau segera melapor melalui iasc.ojk.go.id agar IASC dapat mengoordinasikan upaya pemblokiran rekening yang terindikasi terkait penipuan secara cepat.

Satgas PASTI bersama seluruh anggota dan instansi terkait akan terus memperkuat koordinasi, penindakan, dan edukasi kepada masyarakat guna menekan aktivitas keuangan ilegal serta penipuan transaksi keuangan demi meningkatkan pelindungan konsumen dan masyarakat.***