LAMPUNGKHAM.COM-Ada Penyelewengan DPP LBH – Wartawan akan Laporkan Gapoktan Sumber Makmur Desa Sungai Badak Kabupaten Mesuji ke APH.
Lembaga bantuan hukum Konsultasi dan wartawan Indonesia pusat akan melaporkan atas dugaan temuan adanya program Optimalisasi lahan yang telah di canangkan oleh pemerintah Pusat melalui kementrian pertanian.
Bantuan tersebut tidak berjalan, pengerjaan tidak melalui mekanisme. Saat di konfirmasi ketua PP LBH -HK.Bismar Ginting SH.MH. di kantor nya jalan kemeyan no 27 jayakarsa Jakarta selatan.pada rabu 21 Mei 2025.
Bismar membeberkan kuat dugaan adanya kejanggalan dan penyelewengan alokasi pekerjaan swakelola optimalisasi ( Oplah) pada dinas pertanian kabupaten Mesuji.
Saat tim Media melakukan kroscek dan investigasi atas laporan dari beberapa Ketua Poktan yang masuk CPCL ( calon petani dan colon lokasi).pada tahun 2024. Menyayangkan ketidak transparan dari ketua Gapoktan Sumber makmur. ” kami tidak tau menahu ada program Oplah ini pungkas Medan ketua poktan tani kancil.
Disisi lain Bendahara Gapoktan Andi Khairul Umam merasa kecewa, ia mengaku tidak ada sosialisasi, sehingga dirinya tidak mengetahui ada program oplah tersebut, ujar khairul saat ditemui di desa sungai Badak kabupaten Mesuji senin 19 Mei 2025.
Sementara itu Andi mengaku, diperintah ketua gapoktan untuk membuat Surat Pertanggung Jawaba (SPJ).
” Saya langsung buatkan SPJ sesuai arahan ketua, saat itu saya tidak berpikir panjang, bahwa SPJ yang saya buat sangat merugikan keuangan negara.” Jelas Andi
Dalam kesempatan itu, Andi membeberkan SPJ yang dibuat, Desa sungai badak mendapatkan bantuan Oplah sesuai dengan usulan dan telah di SK kan oleh dinas pertanian berupa calon penerima dan colon lahan( CPCL.) luas lahan 394 Ha, anggota 242 Ha.volume benih 10.000 Kg.
Dikerjakan olah lahan pemilik alat berupa jonder Toni ( pemilik alat)
seluas 88 Ha.
Alat jonder Hi. Budi seluas 50 Ha.dari total luas lahan yang di kerjakan 138 Ha.dari luas Oplah 394 Ha.
Dalam penjabaran itu, diketahui ada kekurangan 256 Ha. ” tapi menurut Pak ketua sudah selesai.” Beber Andi lagi.
Dengan adanya temuain ini, tokoh masyarakat Sungai badak Arman saweran menyesalkan tindakan ketua Gapoktan dalam menjalankan program bantuan kementrian pusat melalui dinas pertanian Mesuji dari tahun ketahun.
” Selama menjabat, ketua gapoktan tidak pernah mengadakan. sosialisasi terkait bantuan ini, selama ini terkesan tertutup seakan proyek pribadi. ” Sesalnya.
Lebih lanjut arman mengatakan, ini bukan mendukung program swasembada pangan yang telah di canangkan Oleh Presiden Prabowo.
” Program ini banyak penyimpangan, contohnya, penyaluran pupuk dolomit dan benih di pilih hanya beberapa orang anggota yang terdaftar di CPCL saja di berikan.” Ujarnya lagi.
Dengan adanya ketidak adilan ini, arman dan rekan-rekanya telah melaporkan ke dinas pertanian Mesuji terkait adanya penyelewengan bantuan Oplah tahun anggaran 2024 sampai 2025.
“Usai laporan, ya langsung ditindak lanjuti oleh Pihak dinas akan melakukan kroscek kepada para penerima mamfaat Optimalisasi lahan dan ketua. ” kata arman.
Hal itu dibenarkan Kabid Sapras Dinas Pertanian Mesuji Airi. ” Ya bener kami mendapatkan laporan dari masyarakat yang tergabung dalam gapoktan, terkait adanya penyelewengan pengelolaan optimalisasi lahan (oplah) di desa sungai Badak. Langsung kami tindak lanjuti, kami kroscek kelokasi dan mengadakan pertemuan dengan pihak yang tergabung di gapoktan ” Jelas Airi panggilan akrabnya.
Airi menyayangkan, hasil pertemuan yang difasilitasi pihak dinas terlihat hanya formalitas dan membenarkan paparan dari ketua Gapoktan bahwa pekerjaan sesuai dan telah tersalurkan.
” Pertemuan tersebut terkesan formalitas belaka, usai dijelaskan ketua gapoktan, ya sudah, dianggap selesai dan tidak ada penyelewengan. ” Tutup Airi.
Setelah mendapatkan penjelasan dari beberapa pihak, tim media mencoba konfirmasi kepada Ketua Gapoktan melalui pesan whatssap, namun sayang pesan yang terkirim tidak direspon oleh ketua gapoktan.
Dengan tidak adanya etikat baik dari Ketua gapoktan, Ketua LBH-HK akan segera menyusun laporan secara lengkap ke APH kabupaten Mesuji untuk mengusut tuntas dan melakukan penghitungan kerugian negara akibat ulah oknum Gapoktan.***
