LAMPUNGKHAM.COM-Menko Zulhas: Sekarang Pupuk Bersubsidi Datang Tepat Waktu.
Sejak Menteri Koordinator Bidang Pangan, dipimpin Zulkifli Hasan, penggunaan pupuk semakin meningkat, bukan saja pupuk, hasil panen juga ikut mengalami peningkatan yang signifikan.
” Alhmdulillah serapan pupuk menjadi 9,5 juta ton. peningkatan penyerapan pupuk ini ikut mendorong produksi beras nasional naik sekitar 8 persen, dari 30 juta ton menjadi 32,4 juta ton,” ujar Zulhas di hadapan 500 petani saat menghadiri forum “Rembuk Tani” di Desa Marga Agung, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Sabtu 2 Mei 2026.
Sementara untuk di provinsi lampung sendiri, sambung zulhas, penyaluran pupuk telah mencapai 274.476 ton atau 38,4 persen dari total alokasi 713.970 ton. Wilayah Sumatera mencatat serapan hampir 40 persen dari total distribusi nasional.
” Sektor pupuk sebagai kunci utama untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. ” Tegas zulhas.
Dalam forum itu, Zulkifli menjabarkan hambatan distribusi pupuk subsidi yang selama ini mengganggu produktivitas petani. Hal itu dikarenakan birokrasi berlapis sebelum 2024 yang memperlambat penyaluran pupuk ke lapangan.
“Pupuk sering datang terlambat, bahkan mendekati panen. Serapannya hanya sekitar 6 juta ton karena aturannya berputar-putar,” ujarnya.
Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Presiden tentang distribusi pupuk subsidi untuk memangkas rantai distribusi.
Dengan adanya aturan baru ini memungkinkan produsen menyalurkan pupuk langsung ke petani tanpa prosedur panjang.
Selain pengadaan pupuk untuk para petani, pemerintah juga menetapkan harga pembelian gabah sebesar Rp6.500 per kilogram.
” Kami bekerjasama dengan TNI, menerjunkan aparat kelapangan untuk memantau dan mengawasi para petani dari permainan tengkulak, Tanpa TNI, kami sulit bergerak cepat. ” Kata Zulhas
Zulkifli menekankan peran Tentara Nasional Indonesia dalam mendukung program pangan, mulai dari pembukaan lahan hingga pengawalan distribusi
“Saya mendapatkan mandat dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto untuk keliling Indonesia seminggu tiga kali. Salah satunya memastikan pupuk bersubsidi tepat waktu,” ujar Menko Zulhas.
Dalam dialog dengan para petani di berbagai daerah, ia juga menyampaikan bahwa mayoritas petani mengakui proses penebusan pupuk saat ini jauh lebih mudah dibandingkan sebelumnya. Pupuk bersubsidi bisa ditebus sebelum musim tanam.
Menko Zulhas juga menyampaikan apresiasi kepada Pupuk Indonesia atas komitmennya dalam mendukung kebijakan pemerintah.
Transformasi mekanisme subsidi dari skema cost plus menjadi mark to market dinilai mampu meningkatkan efisiensi, sehingga memberikan ruang untuk menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk hingga 20 persen serta mendukung rencana pembangunan tujuh pabrik baru dalam lima tahun ke depan.
Dengan berbagai perbaikan tersebut, Pemerintah optimistis sektor pertanian nasional akan semakin kuat dan mampu menjaga ketahanan pangan secara berkelanjutan.
Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menjelaskan kelancaran distribusi pupuk bersubsidi serta kemudahan akses yang dirasakan petani saat ini merupakan hasil dari perbaikan kebijakan yang cepat dan tepat oleh pemerintah.
Ia menambahkan, perubahan tersebut tidak terlepas dari kesigapan Pemerintah merespons kebutuhan di lapangan.
“Pada bulan November 2024, kami menyampaikan langsung bahwa petani membutuhkan kemudahan dalam menebus pupuk, karena regulasi sebelumnya terlalu kompleks.
Tidak sampai satu bulan, kebijakan langsung diterbitkan dan memberikan dampak nyata,” ujar Rahmad.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 yang kemudian disempurnakan melalui Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025.
Regulasi ini menjadi langkah strategis dalam menyederhanakan mekanisme distribusi dan penebusan pupuk bersubsidi.
“Dampaknya pun sangat signifikan. Di sejumlah daerah, seperti Lampung, tercatat peningkatan penebusan pupuk hingga 168 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya,” ungkapnya.
Adapun realisasi penebusan pupuk bersubsidi di Lampung hingga 30 April 2026 sudah mencapai 40 persen, atau sebesar 282.796 ton dari total alokasi 713.970 ton.
Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang tepat mampu meningkatkan akses petani terhadap pupuk sekaligus mendukung produktivitas sektor pertanian.
Turut hadir dalam acara Rembuk Tani Pupuk Indonesia yakni Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama, dan Pangdam XXI/Radin Inten Mayor Jenderal TNI Kristomei Sianturi.
Sebagai informasi pada 2026, Pemerintah telah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi nasional sebesar 9,8 juta ton, dimana 9,5 juta ton dialokasikan untuk sektor pertanian, dan sisanya untuk sektor perikanan. Adapun alokasi khusus pertanian terdiri dari Urea 4,4 juta ton, NPK Phonska 4,47 juta ton, NPK Kakao 81 ribu ton, pupuk organik 558 ribu ton, dan ZA 16,4 ribu ton.***
