Atasi Konflik Harimau Liar dengan Pendekatan Terpadu

99 views

LAMPUNGKHAM.COM-Atasi Konflik Harimau Liar dengan Pendekatan Terpadu.

Dalam upaya untuk menanggulangi konflik antara manusia dan Harimau Sumatra yang mengancam ketenangan warga, Wakil Bupati Pesisir Barat, A. Zulqoini Syarif, S.H., bersama sejumlah pejabat terkait, hadir dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Konflik Satwa Liar di ruang rapat Bupati, Lantai 4 Komplek Perkantoran Pemkab Pesibar, pada Rabu 8 Januari 2024.

Rapat dihadiri oleh Pj. Sekda Drs. Jon Edwar, M.Pd., Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Audi Marpi, S.Pd., M.M., serta para unsur Forkopimda, Kepala Kantor Kesatuan Pengelola Hutan Pesibar, Bapak Dadang Trihanahadi, perwakilan dari Wildlife Conservation Society (WCS) Tabah, dan sejumlah OPD, camat, serta peratin dari berbagai kecamatan di Pesibar.

Dalam rapat tersebut, Wakil Bupati Zulqoini Syarif menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan tinggal diam terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh harimau liar yang kerap meresahkan warga.

“Penanganan masalah ini akan terus dilakukan secara serius, dengan melibatkan berbagai pihak terkait untuk memastikan keselamatan masyarakat dan pelestarian satwa liar,” ujar Zulqoini.

Menurutnya, upaya penanggulangan akan terus diperkuat dengan meningkatkan keberadaan Satuan Tugas (Satgas) yang sudah dibentuk.

“Kami akan menambah jumlah kamera pemantau di titik-titik strategis serta memasang lebih banyak kandang jebak. Umpan yang dipasang pun akan diganti secara berkala untuk menarik perhatian harimau,

Beliau juga menekankan pentingnya membentuk tim patroli hewan liar yang melibatkan personel gabungan dari TNI, Polri, serta instansi terkait lainnya.

“Tujuannya adalah untuk menggiring harimau kembali ke habitat aslinya, dengan cara yang aman bagi masyarakat dan satwa tersebut,tegasnya.

Sementara itu, Pj. Sekda Jon Edwar menegaskan bahwa edukasi kepada masyarakat menjadi salah satu aspek yang tak kalah penting dalam penanganan konflik satwa liar. “Kami akan terus melakukan program edukasi agar masyarakat tahu langkah-langkah yang tepat dalam menghadapi situasi jika bertemu dengan harimau liar.

Baca Juga :  Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Pembangunan

Pengetahuan ini sangat penting untuk meminimalisir potensi bahaya,” ungkap Jon Edwar.

Selain itu, Pj. Sekda juga meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk segera menyosialisasikan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan hewan liar, termasuk langkah-langkah yang harus diambil jika terjadi konflik dengan satwa liar.

Satgas penanggulangan konflik hewan liar juga memastikan bahwa tiga posko utama yang telah disiapkan sebelumnya akan tetap beroperasi secara maksimal. Posko-posko tersebut berada di Pekon Rawas Kecamatan Pesisir Tengah, Krui Selatan, dan Pesisir Selatan.

Keberadaan posko-posko ini diharapkan dapat mempercepat respons dan pengendalian terhadap gangguan harimau liar di wilayah Pesibar.

Dengan berbagai langkah yang terus diperkuat, Pemkab Pesibar berkomitmen untuk menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi masyarakat, sambil tetap menjaga keberlanjutan habitat harimau yang menjadi bagian dari kekayaan alam di kawasan. ***