LAMPUNGKHAM.COM-Rapat Paripurna Dengan Agenda Pandangan Fraksi Terhadap RANPERDA APBD Tahun 2025
Wakil bupati A. Zulqoini Syarif, S.H., menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pesibar Tahun Anggaran 2025, di ruang rapat paripurna DPRD Pesibar, Selasa 5 November 2024.
Rapat paripurna,dihadiri 23 dari 25 anggota DPRD dalam rapat dipimpin langsung Ketua DPRD, Mohammad Emir Lil Ardi, S.H., dan didampingi Wakil Ketua II DPRD, Muhammad Amin Basri.
Tampak hadir juga Pj. Sekda, Drs. Jon Edwar, M.Pd., para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Forkopimda, Camat,dan undangan lainya.
Pandangan umum Fraksi NasDem pertam, melalui juru bicara, Rendi Rinaldi mengatakan Fraksi NasDem melihat dan memandang Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pesibar.
Untuk itu, pihaknya berharap kinerja yang lebih giat lagi dari OPD untuk menempatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas dalam pencapaian PAD.
“Kedua, dalam menghadapi tantangan penanganan bencana di Pesibar, Fraksi NasDem memberikan perhatian serius pada perlunya litigasi bencana dan kebijakan yang strategis untuk meningkatkan mitigasi dan respon terhadap bencana.
Pesibar, dengan letak geografisnya yang rawan bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan tanah longsor sehingga perlu dilakukan pendekatan penanganan yang komprehensif, terencana dan berkelanjutan.
Fraksi NasDem berharap, melalui peningkatan kolaborasi dan alokasi anggaran yang tepat , Pesibar dapat lebih siap dalam melindungi masyarakat dan meminimalkan dampak dari bencana yang mungkin terjadi,” ujar Rendi Rinaldi.
Ketiga, Fraksi NasDem melihat adanya ketergantungan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp831.270.805.584.
Hal itu akan sangat mencerminkan bahwa sumber PAD masih belum mampu memenuhi kebutuhan pembangunan dan operasional kabupaten secara mandiri.
Pendapatan transfer dari pusat mencakup Dana Alokasi Umum (DAU) , Dana Alokasi Khusus (DAK), dan berbagai bentuk bantuan lainnya yang bertujuan menopang sektor pembangunan dan pelayanan publik.
Namun dengan ketergantungan Pesibar dihadapkan pada tantangan untuk memperkuat struktur ekonomi lokal agar lebih mandiri berkelanjutan.
“Keempat, Fraksi NasDem memberikan masukan penting terkait digitalisasi pelayanan publik, sebagai upaya mendesak untuk meningkatkan efisiensi transparansi pelayanan kepada masyarakat.
Di era digital saat ini aksesibilitas layanan menjadi tuntutan yang tidak dapat diabaikan, dan Fraksi NasDem melihat digitalisasi sebagai solusi strategis untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan terjangkau,” ungkapnya,
Masih kata Juru Bicara, Rendi Rinaldi, poin kelima, Fraksi Nasem memandang perlu melalui swasembada pangan diharapkan dapat mengurangi ketergantungan tersebut, meningkatkan ketahanan pangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Dalam pencapaiannya memerlukan kerjasama antara pemerintah, petani, nelayan, serta seluruh masyarakat. Dengan potensi sumber daya yang ada, swasembada pangan bukan hanya visi, tetapi tujuan yang bisa dicapai melalui sinergidan perencanaan yang matang.
“Keenam, Fraksi NasDem berharap dengan meningkatkan profesionalitas ASN dan memperkuat Upaya dalam menarik investor, Pesibar akan berkembang menjadi daerah yang sejahtera dan berdaya saing, melalui sinergi antara pemerintahan yang professional dan terbukanya peluang investasi.
Fraksi NasDem optimis Pesibar dapat mencapai target pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor,” tandas Juru Bicara, Rendi Rinaldi.
Pandangan fraksi kedua yakni Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan Juru Bicara, Mat Muhizar bahwa Pertama, Fraksi PDI Perjuangan memberikan pandangan kepada Pemkab Pesibar tentang prinsip anggaran berimbang, sebagai daerah yang tergolong berpendapatan rendah, pola penyusunan anggaran pendapatan dan belanja sebaiknya dilakukan dengan prinsip. ***
