LAMPUNGKHAM.COM-Nasib Balonkada Lampung yang Sudah Dapat Rekom Golkar setelah Airlangga Mundur.
Nasib Bakal Calon Kepala Daerah (Balonkada) yang sudah mendapat rekomendasi Partai Golkar disorot setelah Airlangga Hartarto mundur dari jabatan ketua umum.
Publik menyoroti sah tidaknya rekomendasi yang diberikan Partai Golkar kepada Balonkada di Lampung. Sebab Airlangga Hartarto yang menanda tangani surat tersebut sudah tidak menjabat lagi.
Terkait hal itu, pakar politik Universitas Lampung, Sigit Krisbintoro memberikan pendapatnya terkait keabsahan tanda tangan (TTD) Airlangga Hartarto dalam surat rekomendasi yang sudah diberikan kepada Balonkada di Lampung.
Menurut Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Unila tersebut, rekomendasi sebagai syarat maju di Pilkada harus ditandatangani oleh pimpinan parpol atau pelaksanaan tugas yang sesuai dengan ADRT Parpol tersebut.
Menurutnya, syarat yang sah kalau sudah terdaftar di KPU. Namun, kata Sigit, tergantung AD-ART dan kesepakatan koalisi apakah masih bisa digunakan atau tidak.
“Rekomendasi oleh parpol atau gabungan parpol ditandatangani oleh pimpinan parpol atau pelaksan tugas yang sesuai dengan AD-ART parpol yang bersangkutan jadi nanti yang sah itu kalo sudah mendaftar di KPU,” kata Sigit, Senin 12 Agustus 2024.
Sigit menyebut mundurnya Airlangga bakal berdampak pada Pilkada 2024 di Lampung.
“Mengenai mundurnya Ketum Partai Golkar tentu berdampak terhadap rekomendasi di daerah, apalagi rekom partai sangat cepat berubah sebelum bakal calon mendaftar ke KPU,” kata nya.
Terkait, dinamika Politik hari ini mukai dari mundurnya ketua Golkar hingga isu kotak kosong di Lampung, menurut kacamata Sigit, pragmatisme politik akan menjadi ukuran kepentingan Parpol ke depan pada Pilkada 2024.
“Perkembangan poltik sekarang ini mengarah pada sentralisasi politik, kolaborasi politik dan pragmatisme politik yang tidak mengindahkan pilihan rakyat,” tuturnya.
Sigit melihat ada kolaborasi elit parpol untuk menentukan pemimpin daerah demi pragmatis sesaat mengeliminasi peluang rakyat untuk menentukan pilihan pemimpin di daerah.
“Seperti kita lihat dinamika sekarang ramai-rami parpol merekom satu kandidat saja dan pemilih hanya disediakan kotak kosong, seolah olah pemilih ini otaknya kosong,” ucapnya.
“Demokrasi kita memasuki masa kelam, demokrasi kita ditentukan elit parpol, bukan oleh rakyat,” tegasnya.
Ditanya terkait bagaimana pemilih mensikapi kotak kosong, nantinya jika benar ada di Lampung, Apakah akan ikut elit parpol atau punya pilihan sendiri?
“Kecerdesan pemilih akan menentukan menangnya kotak kosong, kecuali pemilih pasrah terhadap fenomena yang dikembangkan elit parpol.
“Realitas kotak kosong juga bisa terjadi karena calon kepala daerah tersebut memang kuat dan tidak bisa dikalahkan, sehingga lawannya berpikir pasti kalah.
“Pelibatan pemilih untuk memilih para calon kepala daerah dalam pilkada adalah esensi demokrasi,” pungkasnya.***
