WAY TENONG, Lampungkham — Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ( Bumdes ) di Pekon puralaksana Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat terkesan carut – marut. pasalnya, Bumdes yang berbentuk penjualan Gas elpji tersebut disinyalir hanya menghabiskan anggaran belaka.
Sebab, sejak dibentuknya Bumdes tersebut pada era 2017 silam dan menghabiskan anggaran senilai ratusan juta rupiah itu, sama sekali tidak berpenghasilan terlebih untuk menopang income pekon.
Hal itu dikarenakan, tidak adanya koordinsi serta laporan yang valid antara pihak pengelola Bumdes dan perangkat pekon.
Kejanggalan tersebut diakui oleh salah satu pengelola Bumdes sekaligus pemilik pangkalan gas elpiji, Zainal Arifin ketika dikonfirmasi Rabu, (16/6/20).
Menurut Zainal, berdasarkan data yang diserahkan Ketua Bumdes jumlah tabung gas yang dikelola mencapai 400 tabung lebih namun, yang ada di terima hanya 40 tabung saja.
“Saya gak tau gimana sistemnya yang pasti tabung yang saya terima hanya 40 tabung saja, walaupun katanya mancapai 400 lebih,” ujar Zainal.
Uniknya, Zainal ditunjuk sebagai pengurus Bumdes pada saat pihak pengurus akan menurunkan tabung gas di pengkalan miliknya tersebut.
“Saya sendiri kaget tau tau saya ditunjuk sebagai pengelola bumdes tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu,” ucapnya.
Sementara itu menurut keterangan Ketua Bumdes, Andi irawan dana bumdes selain dipergunakan untuk isi ulang gas elpiji, juga dipergunakan untuk modal peternakan ikan.
“Untuk pelaksanaan pengolahan peternakan ikan, kelompok bumdes menyewa kolam ikan kepada penduduk setempat seharga dua juta rupiah, untuk dua tahun, dan di kelola oleh anggota bumdes di bidang perdagangan yang bernama Ijai ” jelasnya.
Ketua Bumdes tersebut juga mengakui belum dapatemberikan laporan selama kurun waktu tiga tahun.
Sedangkan untuk usaha isi ulang tabung gas elpiji, masih gabung, dikarnakan untuk pembuatan pangkalan atas nama bum pekon tidak bisa, maka di gabungla ke pangkalan zainal aripin, sampai saat ini bumdes pekon puralaksana masih mempunyai 400 tabung elpiji, yang di sebar di beberapa warung yang ada di pekon puralaksana.
Ironisnya, dengan kondisi seperti itu bahkan telah berjalan selama tiga tahun Perangkat Pekon itu sendiri terkesan, tidak memiliki tindakan.
Secara terpisah, Peratin Puralaksana Tata mengatakan pihak pekon selama ini hanya memberikan saran untuk memberikan laporan per enam bulan namun telah tiga tahun berjalan, pihak Bumdes terkesan enggan memberikan laporan.
Persoalanya, ketika pekon dirugikan dengan adanya bumdes yang tak berpengasilan justru pihak perangkat pekon kurang memilik ketegasan, atau melakukan perbaikan manajemen kepengurusan bumdes itu sendiri.
“Saya sudah bosan memberikan peringatan kepada para pengurus, untuk segera memberikan laporan tentang pelaksanaan pengolahan dana bumdes sebesar 100 juta tersebut ” ujarnya Tata.
Kendati begitu, Tata berwacana akan emanggil para pengelola bumdes tersebut. (tto)
