LIWA, Lampungkham — Rapat DPRD Lampung Barat (Lambar) dengan eksekutif ternyata benar membahas terkait recofusing anggaran Covid-19, Senin 8 sore.
Namun, entah siapa yang meminta, rapat itu menjadi rahasia untuk umum, rapat pun digelar secara tertutup.
Pembahasan rapat terkait realokasi penanganan covid-19, termasuk kegunaannya, itu dibenarkan dua ketua fraksi di lembaga wakil rakyat itu, Fraksi (F) Golongan Karya (Golkar) dan F-PKS Bersatu.
Lebih janggal lagi, rapat tertutup itu justru mengejutkan dua fraksi tersebut. Bahkan, keduanya menilai sejatinya rapat itu terbuka untuk masyarakat.
Ketua Fraksi Golkar, Ismun Zani saat diwawancara cegat oleh sejumlah wartawan menyebut rapat itu terkait dana penanganan covid-19. Ia mengaku tidak mengetahui dan menyetujui kegiatan hearing tersebut dilakukan secara tertutup.
“Saya malah kaget dan tidak mengetahui jika rapat itu dilakukan secara tertutup. Bahkan saya selaku anggota DPRD dan ketua Fraksi Golkar tidak menyetujui jika itu dilakukan secara rahasia atau tertutup bagi umum,” ujar Ismun Zani saat sejumlah wartawan melakukan wawancara cegat usai aleg tersebut salat Ashar.
Diakui Izmun, kegiatan hearing dilakukan pada awalnya dikarenakan DPRD meminta kepada pemerintah daerah untuk melaporkan terkait anggaran dan kegunaannya dalam penanganan Covid-19.
“Kita (DPRD) awalnya meminta kepada pemerintah daerah untuk melaporkan terkait pandemi wabah Nasional dan Internasional Covid-19 ini. Apa yang sudah dilakukan pemerintah? Berapa berkurangnya penerimaan Lampung Barat? Total anggaran yang sudah diubah kegunaannya? Digunakan untuk apa saja,” ungkapnya.
Lebih lanjut jelas Ismun mengatakan jika informasi dana Covid-19 harus dilakukan secara transparan, informasi ini untuk rakyat, karena DPRD itu adalah wakil rakyat.
“Jadi saya secara pribadi tidak sepakat jika ini dilakukan secara tertutup, ini informasi ke rakyat, sehingga tidak terjadi simpang siur, tidak terjadi duga menduga bahwa jangan-jangan, jangan-jangan,” jelas dia.
Hal senada juga dikatakan Ketua Fraksi PKS Bersatu, Nopiyadi.
Nopiyadi yang juga hendak salat Asar dicegat sejumlah awal media untuk diwawancarai.
Nopiyadi mengatakan, jika dirinya juga tidak mengetahui jika hearing terkait pendanaan penanganan Covid-19 ini dilakukan secara tertutup.
“Artinya siapa yang mempunyai kebijakan atau menginstruksikan itu menjadi tertutup, saya tidak tahu. Kalo kita melihat dari undangan kepada pemkab itu sebenarnya tidak ada yang ditutupi, karena ini menyangkut terkait permintaan dari DPRD kepada pihak eksekutif untuk menyampaikan keterbukaan terkait dana Covid-19 ini,” tukas Nopiyadi singkat.
Sebelumnya, sejumlah awak yang tekah memasuki ruang sidang utam wakil rakyat itu diminta Kabag Risalah Sekretariat DPRD Lambar, Rudi, agar meninggalkan ruang rapat.
Hearing yang dipimpin Ketua DPRD Edi Novial itu juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Akmal Abdul Nasir; Kepala Bappeda Lambar, Okmal; Kepala BPKAD Lambar, Daman Nasir.
Rudi kepada awak media saat hendak meliput hearing tersebut mengatakan, dirinya meminta maaf dikarenakan rapat tersebut akan digelar secara internal dan tidak dibuka untuk umum.
“Saya meminta maaf kepada kawan-kawan media untuk keluar dari ruang sidang/rapat, dikarenakan akan dilakukan secara tertutup dan tidak dibuka untuk umum,” ujar Rudi kepada awak media seraya meminta untuk keluar ruangan.
Hingga pukul 17.15 WIB hearing masih berjalan dan tertutup. (tto)
