LIWA, Lampungkham — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Barat (Lambar) akhirnya angkat bicara terkait postingan akun Facebook @Rehan Marlin yang menulis adanya 10 anggota DPRD menerima uang sebanyak 30 juta per orang dalam pengesahan re-alokasi anggaran Covid-19.
Lembaga legislatif itu memastikan informasi itu tidak benar, hoax alias fitnah.
Ketua DPRD Lambar, Edi Novial mengatakan, ada pergeseran anggaran bukan hanya di DPRD saja tapi di pemerintah daerah.
“Ada namanya refocusing dan re-alokasi anggaran, karena memang ada surat keputuaan besama menteri, jadi ada anggaran yang direalokasikan.”
“Hasil rapat kami sebanyak Rp7 miliar lebih diserahkan ke eksekutif. (Dana itu) diambil mulai dari (pos) pembuatan baju dan perlengkapan seluruh DPRD, anggaran bimtek baik yang dilaksanakan di Lampung maupun di luar Lampung dan kunjungan luar daeah dan kegiatan lainnya. Artinya hasil realokasi ini sudah dimusyawarahkan kepada pimpinan dan anggota. Kami sudah tidak mungkin laksanakan kegiatan keluar daerah,” ujar Edi Novial saat lakukan press rilis di Ruang Sidang Maghgasana, Kamis 28 Mei 2020.
Diungkapkannya, musyawarah pimpinan bersama anggota tersebut dilakukan pada 4 Maret tahun 2020 dengan tujuan untuk mempercepat pendistribusian alat-alat pencegahan Covid-19 dan program yang akan dilakukan pemerintah.
“Jadi yang namanya realokasi anggaran itu karena ada Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, eksekutif sifatnya hanya pemberitahuan bukannya pembahasan, jadi sekali lagi sifatnya hanya pemberitahuan, tidak ada ketok palu. Dengan pertimbangan wabah Covid-19 ini sudah mengkhawatirkan, jadi pada tanggal 19 Maret kami sempat membahas itu,” ungkapnya.
Lebih lanjut, terkait postingan di akun @Rehammn Marlin yang menulis anggota DPRD menerima uang sebanyak 30 juta untuk 10 anggotanya adalah kabar bohong dan tidak benar.
“Bisa saya pastikan, apa yang disampaikan itu fitnah! berita (informasi) bohong dan tidak benar, kami bersama pimpinan dan anggota akan musyawarahkan dahulu, apa langkah yang akan dilakukan DPRD Lambar dalam menyikapi hal itu,” jelas dia.
Dirinya juga mempertanyakan kebenaran informasi tersebut. Bahkan, jika memang informasi itu benar, pihaknya memberikan kesempatan agar yang bersangkutan membuktikan kebenaran isi postinganya dimaksud.
“Kami juga bingung, informasi yang 10 anggota DPRD itu siapa, siapa pemberi dan siapa penerima. Bisa dibuktikan tidak itu nama-namanya yang menerima. Kami hanya punya kegiatan dalam daerah dan reses. Itu bagian kami untuk monitoring dan sekaligus evaluasi. Jadi saya pastikan jika memang ada siapa yang menerima uang itu! Silahkan saja buktikan,” pungkas Edi Novial.(tto)
