Jadi Sorotan, Anggota DPRD Lambar Desak Inspektorat Usut Iuran Rp10 Ribu KPM BST untuk Kelurahan

233 views

LIWA, Lampungkham Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Barat (Lambar) Nopiyadi angkat bicara atas fenomena iuran sukarela yang diakodinir oleh aparatur Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balikbukit, kepada 862 keluarga penerima manfaat (KPM) program bantuan sosial tunai (BST) dari Kementerian Sosial (Kemensos) di tengah pandemi corona virus dissaese (covid-19).

Menurut politisi asal PKS ini, segala bentuk ataupun pengondisian untuk menarik uang BTS dari KPM merupakan pungutan liar. Terlebih, apabila iuran sukarela ditentukan dengan cara sepihak. Atas dasar tersebut, pihaknya meminta aparat yang berwenang agar cepat menindaklanjuti persoalan tersebut.

“Saya minta inspektorat bekerja cepat menindaklanjuti kebenaran masalah ini kalau memang betul ada pungutan atau apapun bahasanya yang diambil dari KPM itu bisa dikatakan pungli,” kata Nopiyadi saat dihubungi via WhastApp, Jumat 15 Mei 2020.

Dikatakan Nopiyadi, saat ini telah dibentuk satgas saber pungli yang dibawah komdo langsung Menkopohukam. Dimana, melibatkan banyak instansi gabungan, salah satunya aparat kepolisian.

“Ingat ya, sekarang sudah ada satgas saber pungli yang dibawah komando lansung Menkopolhukam, di dalamnya ada kepolisian dan lain lain, tadi resmi diumumkan,” ucapnya.

Nopiyadi berharap, satgas saber pungli ini secepatnya dibentuk di Lambar. Hal ini untuk menghindari serta sebagai kontrol terhadap penyaluran bantuan dampak krisis kesehatan global itu.

“Mudah-mudahan di Lambar lansung terbentuk sehingga menjadi warning untuk kita semua agar tidak terjadi pungli dalam penyaluran bantuan dampak corona di Lambar. Kasus ini (iuran sukarela) bisa jadi tugas perdana satgas saber pungli di Lambar,” pungkasnya. (tto)

Baca Juga :  Asesmen Lapangan Akreditasi Prodi Pendidikan Kimia FKIP Resmi Dibuka