Apdesi Lambar Sangkal Tulisan Akun Rehan Marlin Terkait Dana Publikasi Desa

222 views

LIWA, Lampungkham Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Lampung Barat (Lambar) menyangkal tulisan akun facebook @Rehan Marlin terkait uang jatah pengamanan wartawan dan media di Lambar yang disebut juga satu pintu.

Ketua Apdesi Lambar Juhairi Iswanto, saat konferensi pers di Sekretariat Apdesi di Waymengaku, Selasa 5 Mei 2020. dengan lugas menyangkal segala tuduhan dan spekulasi tersebut.

Menurutnya, tak ada pengondisian yang dilakukan pihaknya seperti yang ditudingkan itu.

Dikatakan, sebelum adanya isu tersebut, pihaknya pernah memfasilitasi pertemuan Apdesi dengan media, sekitar akhir 2019 silam.

Ia mengatakan, hal itu dilakukan dengan tujuan dana publikasi pembangunan di tingkat desa dapat diterapkan secara teratur dan tidak membingungkan.

“Asli tujuan kami agar publikasi pembangunan desa tidak bingung, karena yang dirasakan tahun-tahun sebelumnya seperti itu, dana sedikit dengan publikasi pembangunan yang banyak. Maka dengan adanya kerjasama seperti itu maka kami tidak bingung lagi,” ujar Juhairi.

Diungkapkannya, terkait isu adanya uang pengamanan dan dikoordinir secara satu pintu, itu tidak benar.

“Yang namanya ada uang pengamanan itu tidak benar. Ini murni kerjasama kawan-kawan (Peratin) dengan media online, cetak maupun elektronik dalam bentuk publikasi pembangunan. Dan jumlah peratin yang mau kerjasama atau tidaknya kami tidak tahu. Jadi sekali lagi yang namanya pengkondisian dan dikoordinir melalui satu pintu itu tidak benar,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Juhairi menjelaskan, kerjasama publikasi pembangunan di tingkat desa tersebut dipastikan tak membatasi kemerdekaan pers.

“Seperti tugas kawan-kawan media dalam kritik yang sifatnya membangun dan sebagai kontrol sosial,” lanjut dia.

Selain itu, Juhairi menekankan jika kerjasama publikasi tersebut dilakukan secara benar dan sah dalam mata hukum.

“Karena hal tersebut sudah diatur dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.”

Baca Juga :  Perkataan Herman hn, menyakitkan buruh dan mahasiswa

Dijelaskan, dalam peraturan terbaru, yang dimaksud dengan kerjasama desa di bidang pemerintahan desa yang selanjutnya disebut kerjasama desa adalah kesepakatan bersama antar desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis.

“Selain itu, aturan kerjasama dengan media diatur dalam Permendes Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 pasal 4 Ruang lingkup Peraturan Menteri meliputi prioritas penggunaan Dana Desa, Penetapan prioritas penggunaan dana desa, publikasi dan pelaporan, serta pembinaan, pemantauan, dan evaluas,” tandasnya.
(tto)