BANDAR LAMPUNG, Lampungkham – Kebijakan DPR mengenai UU KPK dan RUU Menyulut amarah mahasiswa untuk turun kejalan menentang, disahkan UU KPK yang sengaja untuk melemahkan Komisi Pemberantas Korupsi, Mereka juga merasa kecewa karena aksi demo dari daerah maupun pusat tidak mendapat itikad baik dari pihak Pemerintah.
Ribuan mahasiswa di provinsi Lampung dari berbagai Universitas dan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang tergabung dari beberapa elemen menguasai DPRD Lampung. Untuk melakukan orasi, para pedemo meminta dengan tegas DPRD Lampung untuk mendesak pimpinan pusat untuk menghentikan perampasan lahan, wujudkan reforma agraria berkeadilan gender, Tolak kebijakan yang pro terhadap rakyat.
Selain aksi mahasiswa, dalam aksi demo tersebut hadir juga persatuan buruh yang tergabung dalam Aliansi Lampung untuk Indonesia, mereka menuntut Hentikan kriminalisasi terhadap gerakan tani, hentikan perampasan lahan, wujudkan regorma agraria berkeadilan gender, tolak kebijakan yang tidak pro rakyat (RUU Pertanahan, RKUHP, Revisi UU ketenagakerjaan, revisi UU Pemasyarakatan, revisi UU Minerba), cabut UU KPK Hasil revisi terbaru, tolak Capim KPK terpilih.
selanjutnya tuntaskan pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan hidup, tolak kenaikan BPJS BBM, dan listrik, cabut PP no. 78 tahun 2015, hapus sistem kerja kontrak dan outsourching, wujudkan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis, cabut UU ormas, hentikan represifitas terhadap aktivis pro demokrasi dan selesaikan konflik Pertanahan di Lampung.
Aksi Demonstrasi bukan saja dilakukan mahasiswa di Lampung, juga digelar di Jakarta dan sejumlah kota lain di Indonesia untuk menolak UU KPK dan beberapa RUU. (*)
