Perusahaan Wajib Membayarkan THR Minimal 7 Hari Sebelum Hari Raya Keagamaan

  • Bagikan
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Lampung, Agus Nompitu.

BANDARLAMPUNG, LK — Pemberian Tunjangan Hari Raya ( THR) kepada karyawan perusahaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan.

” Bagi perusahaan yang mampu dihimbau untuk membayar THR keagamaan lebih awal sebelum jatuh tempo kewajiban pembayaran THR keagamaan ” Ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Lampung, Agus Nompitu, saat dihubungi lampungkham.com, Senin, 18 April 2022.

Gusnom menegaskan bagi seluruh perusahaan yang berada di kabupaten/kota wajib memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja atau buruh.

Hal ini berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No: M/1/HK.04/IV/2022, tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2022 bagi pekerja/buruh di perusahaan.

“ Jika ada perusahaan yang tidak memberikan THR bagi pekerja/buruh, maka akan mendapatkan sanksi tegas berupa surat teguran. Namun apabila surat teguran itu tidak dipenuhi. Kita akan melakukan tindakan tegas terkait pelayanan publik, serta terkait izin operasional bagi perusahaan tersebut,” tegasnya.

Selain Surat Edaran Menteri, sambung gusnom, pemberian THR juga berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No: 36/2021, tentang Pengupahan juncto Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permennaker) No: 6/2016, tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan.

Gusnom juga menjelaskan besaran nilai pemberian THR kepada pekerja atau buruh, pembayaran THR Keagamaan diberikan kepada pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih. ” Pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu. ” Jelasnya.

Kemudian, lebih lanjut gusnom menjelaskan, terkait besaran THR yang diberikan telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 bulan upah. Bagi pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan masa kerja satu bulan dibagi 12 bulan dikali satu bulan upah,” ujar Agus.

BACA JUGA :   Gubernur Arinal Ajak UMKM Sukseskan Aplikasi Belanja Langsung/Bela Pengadaan agar Lebih Berperan dalam Era "Go Digital"

Selanjutnya, masih kata gusnom, bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas. Pemberian THR Keagamaan yang dibayarkan kepada pekerja atau buruh sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan yang telah dilakukan.

” Pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh. Pemberian THR wajib dilakukan sesuai arahan Menteri Ketenagakerjaan,” tegasnya lagi.

Sedangkan untuk memastikan pelaksanaan pembayaran THR keagamaan dapat berjalan dengan baik, tambah gusnom, perlu dilakukan langkah-langkah seperti mendorong perusahaan di wilayah Saudara/Saudari agar membayar THR keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“ Untuk mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan, masing-masing provinsi membentuk Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Tunjangan Hari Raya Tahun 2022 yang terintegrasi melalui website https://poskothr.kemnaker go.id atau bisa langsung mendatangi kantor Disnaker setempat,” pungkasnya.***

banner 325x300
  • Bagikan