BANDARLAMPUNG, Lampungkham — Rapat dengar pendapat atau hearing antara Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, dengan Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Provinsi Lampung membahas masalah pembangunan infrastruktur jalan raya, khususnya wilayah jalan yang menghubungkan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yakni Jalan Ryacudu.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lampung Iswan H. Caya menyampaikan, saat ini total 1.700 kilometer jalan provinsi dari 99 ruas jalan yang ada di Lampung, menujukkan bahwa ada persepsi dimana Jalan Ryacudu seharusnya membutuhkan dana yang besar. Namun karena ada pemangkasan dana di tahun 2019 lalu, jadi pelaksanaannya masih separuhnya.
“Tahun lalu karena ada pemangkasan dana sebesar Rp. 300 miliar. Sehingga semua ruas jalan, masih separuh dari yang direncanakan. Berkenaan anggaran tahun 2020 ini, maka beberapa topik yang sering muncul kami bisa memahami kondisi yang ada,” kata Iswan H. Caya saat jumpa pers, Senin 3 Januari 2020.
Iswan meminta semuanya untuk bisa satu hati, dalam memberikan pelayanan terbaiknya ke masyarakat pengguna jalan raya. Selama ini, pihaknya banyak berharap dengan Dinas Bina Marga. Namun dalam kenyataan dan realisasinya, terdapat pemotongan. Ia berharap kedepannya, dalam pelaksanaan harus terencana dengan baik.
“Saya harap kedepannya, dalam pembangunan juga melibatkan perguruan tinggi. Sehingga bisa berisnergi bersama, karena ini lembaga berkompeten. Partisipasi swasta juga, saya harap bisa terjalin. Dimana partisipasi itu, bisa lewat pimpinan untuk antisipasi dalam rangka membangun Dinas Bina Marga,” ujar dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Provinsi Lampung Mulyadi mengungkapkan, berkenaan realisasi anggaran tahun 2019 lalu dan tahun 2020 mendatang akan dilakukan secara maksimal.
“Jalan Ryacudu ini merupakan wajah Lampung. Jadi upaya kedepan, kita ingin merubahnya. Namun karena keterbatasan anggaran tahun ini, jadi belum maksimal. Sebab Jalan Ryacudu ini, butuh nilai kurang lebih Rp80 miliar untuk mengatasi itu. Sebab masih ada pembenahan drainase,” ungkap Mulyadi.
Mulyadi menjelaskan, kedepannya untuk prioritas mewujudkan jalan yang menjadi pintu masuk Lampung ini akan mengalokasikan dana sebesar Rp22 miliar. kedepan masih diperlukan lagi pembangunan seperti drainase dan sebagainya menuju akses Tol Kotabaru.
“Tata kelola ini jadi tantangan. Saya harap, kabupaten kota juga bisa membantu pembangunan Lampung. Kita juga ingin ada peran coorporate terhadap infrastruktur di Lampung. Untuk masyarakat, kita ingin kontribusi mereka untuk ikut merawat jalan provinsi,” pungkasnya. (*)
