LAMPUNGKHAM.COM-Maraknya Premanisme Berbungkus Pungli di RM. Sri Mumpun Way Kanan Semakin Gila.
Negara sedang diuji. Di jalur utama pengangkutan batu bara, tepatnya di RM Sri Mumpun, Way Kanan, praktik pemalakan brutal kembali terjadi liar, terang-terangan, dan dengan arogansi seolah mereka kebal hukum. Inisial RD alias DN kembali disebut sebagai otak dari jaringan pungli yang sudah lama merajalela ini. Kamis, 10 Juli 2025.
Dengan dalih “pembagian pos”, para supir truk angkutan batu bara dipaksa membayar upeti hingga Rp1.500.000 per armada hanya agar bisa melintas.
Padahal ini jalan milik negara jalan rakyat! Ratusan truk yang melintas setiap hari menjadi target, dan bila ada yang menolak membayar, langsung diintimidasi bahkan disuruh putar balik. Ini pemerasan terang-terangan, dilakukan di ruang publik, namun dibiarkan seolah sah!
“Kami dipaksa setor uang dalam jumlah besar. Kalau tidak, truk kami ditolak lewat. Ini sudah bukan pungli biasa, ini murni pemerasan,” ungkap salah satu narasumber yang takut disebutkan identitasnya.
Selanjutnya, kami sangat mendukung jika ada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas pungli ini sampai ke akar-akarnya dan tidak ada lagi premanisme yang terjadi di wilayah rumah makan Sri Mumpun.
Apabila pungli ini terus dibiarkan, maka negara telah berubah menjadi penonton dalam panggung premanisme yang terorganisir. Rakyat bukan sapi perah, dan jalan umum bukan wilayah kekuasaan kelompok tak bertanggung jawab.
Masyarakat Lampung menuntut:
• Kapolda Lampung dan Mabes Polri segera turun tangan.
• Tangkap para pelaku!
• Usut tuntas jaringan preman berkedok pungli ini, hingga ke dalang intelektualnya!
• Libatkan TNI jika perlu, bila Polri tak mampu bergerak sendiri.
Dalam waktu dekat, perwakilan masyarakat bersama pakar hukum nasional akan menggelar Konferensi Pers di Jakarta serta menyampaikan laporan resmi ke Mabes Polri, lengkap dengan bukti lapangan dan nama-nama terduga pelaku.
Way Kanan bukan sarang pemalak. RM Sri Mumpun bukan markas preman. Dan hukum di negeri ini bukan untuk ditertawakan oleh mereka yang merasa kebal.
Negara harus bertindak atau bersiap dicap gagal menjaga martabat hukumnya sendiri. ***
